KPU Kukar Kembali Menyatakan Siap Hadapi Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Serentak 2024

“Tahapan ini akan dihadapi jika perkara berlanjut. Kami siap menjalani semua proses sesuai peraturan yang berlaku,” tambah Wiwin.

Saat ini, KPU Kukar masih menunggu hasil keputusan RPH yang dianggap sangat krusial dalam menentukan kelanjutan sengketa Pilkada Serentak 2024 di Kukar. “Lanjut atau tidaknya perkara ini akan diketahui setelah keputusan RPH diumumkan pada 11 hingga 13 Februari nanti,” tutup Wiwin.

Sementara itu, para pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 02, Awang Yacoub Luthman (AYL)-Akhmad Jaiz (AZA), dengan Nomor Perkara 63/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta Paslon Nomor Urut 03, Dendi Suryadi-Alif Turiadi, dengan Nomor Perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Kuasa hukum pemohon, Moh. Maulana, menyebutkan bahwa KPU Kukar mencatat perolehan suara Paslon Nomor Urut 01, Edi Damansyah–Rendi Solihin, sebesar 259.489 suara, Paslon 02 sebesar 34.763 suara, dan Paslon 03 sebesar 83.513 suara.

Pemohon juga mempersoalkan periode kepemimpinan Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Menurut pemohon, Edi telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati sejak 6 Oktober 2017 hingga 13 Februari 2019, kemudian diangkat sebagai Bupati Definitif mulai 14 Februari 2019 hingga 13 Februari 2021. Berdasarkan fakta tersebut, pemohon meminta agar MK menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik.

Pemohon menilai bahwa pencalonan Edi Damansyah sebagai calon bupati cacat hukum, sehingga seluruh rangkaian pemilihan dan hasilnya dinyatakan batal. KPU Kukar menegaskan tetap berkomitmen menjalani seluruh proses hukum yang berlangsung di MK, sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan transparansi dalam demokrasi.(*)