Dilema Pers, Bisnis yang Tak Boleh Mati

ESENSIAL NEWS – Dalam sistem demokrasi yang sehat, pers memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang dikenal sebagai penyeimbang kekuasaan, pengawal suara publik, dan penjaga nurani bangsa. Namun, di tengah perubahan lanskap media dan tekanan ekonomi yang makin kompleks, industri pers di Indonesia menghadapi dilema besar, antara idealisme jurnalistik dan tuntutan bertahan sebagai entitas bisnis.

Krisis Model Bisnis Media

Selama dua dekade terakhir, kemunculan internet dan dominasi platform digital global seperti Google dan Facebook telah menggerus pendapatan media konvensional, terutama dari sektor iklan. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi berubah drastis. Kecenderungan masyarakat bertumpu pada akses informasi yang gratis, cepat, dan tanpa batas. Ini membuat media harus beradaptasi dalam menyediakan konten yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, namun tetap menghadirkan nilai ekonomi untuk menopang operasional.

Tak sedikit media yang akhirnya tergelincir ke dalam jebakan klikbait, berita sensasional, bahkan hoaks, demi sekadar mendulang trafik dan iklan digital. Akibatnya, kualitas jurnalistik terkorbankan, dan kepercayaan publik ikut tergerus.

Peran Negara: Bukan Intervensi, Tapi Keberpihakan

Di tengah situasi ini, negara sepatutnya hadir bukan sebagai pengontrol narasi, melainkan sebagai fasilitator keberlangsungan pers yang sehat dan merdeka. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah melalui alokasi belanja iklan pemerintah yang adil dan proporsional, terutama kepada media lokal yang kerap tertinggal dari media besar.

Sayangnya, praktik penyaluran iklan pemerintah hingga hari ini masih didominasi pertimbangan politis, bukan objektivitas kualitas dan jangkauan media. Padahal, dalam konteks demokrasi, pemerataan dukungan terhadap media adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin ekosistem informasi yang beragam dan merata.

Pers Bukan Sekadar Industri

Menyamakan media dengan perusahaan swasta biasa adalah kekeliruan fatal. Pers memikul amanat konstitusi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan publik, serta pelindung kebebasan berekspresi. Maka, keberlangsungan hidup media bukan hanya urusan bisnis, tapi juga bagian dari menjaga marwah demokrasi.

Negara harus mulai merumuskan kebijakan afirmatif bagi industri pers, tanpa menghilangkan independensinya. Skema subsidi terbatas, insentif pajak, hingga regulasi iklan digital lintas platform harus segera dibahas secara terbuka dan inklusif.

Penutup: Menjaga yang Esensial

Sebagai media yang lahir dari semangat menjaga esensi informasi yang mencerahkan, ESENSIAL NEWS percaya bahwa masa depan pers bergantung pada kolaborasi antara negara, industri, dan masyarakat. Bukan untuk menciptakan media yang patuh pada kekuasaan, melainkan media yang kuat untuk terus bicara benar, sekalipun tak menguntungkan.

Karena dalam demokrasi yang sehat, pers bukan sekadar pelengkap, tapi penjaga akal sehat bangsa. (*)