
ESENSIAL NEWS – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan bahwa dirinya jarang menggunakan pengawalan patroli dan pengawalan (patwal) kecuali untuk keperluan resmi. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan terhadap dorongan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang mengusulkan agar penggunaan patwal dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden.
Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, mengungkapkan bahwa selama bertugas, ia lebih memilih untuk tidak menggunakan patwal secara berkelanjutan. Ia juga berbagi pengalaman pribadinya terkait kebiasaannya dalam menggunakan pengawalan saat masih menjabat sebagai menteri.
“Jika diperhatikan, saat saya masih menjabat sebagai menteri selama dua periode, pengawalan saya biasanya hanya sampai kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan dengan sopir pribadi saya tanpa pengawalan,” ujarnya dalam sebuah acara di Museum Indonesia, Cipayung, Jakarta Timur, pada Senin, 2 Februari 2025, sebagaimana dilansir dari Disway.id.
Pramono menegaskan bahwa meskipun memiliki hak untuk mendapatkan pengawalan, ia lebih memilih untuk menggunakannya secara terbatas sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Menurutnya, tidak semua pejabat negara perlu terus-menerus dikawal, kecuali dalam situasi yang memang memerlukannya.
“Saya sudah lama mendapatkan pengawalan, tetapi saya termasuk yang jarang menggunakannya secara terus-menerus jika tidak untuk kegiatan resmi,” tambahnya.
Pernyataan Pramono ini muncul seiring meningkatnya dorongan dari berbagai pihak, termasuk MTI, yang mengimbau agar pejabat negara membatasi penggunaan patwal guna meningkatkan efisiensi lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Usulan ini berangkat dari keluhan masyarakat terkait seringnya iring-iringan kendaraan pejabat yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas di berbagai wilayah, khususnya Jakarta.
Wacana pembatasan penggunaan patwal bagi pejabat negara terus menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai bahwa penggunaan pengawalan secara berlebihan justru dapat menciptakan ketidaknyamanan di jalan raya. Dengan sikap yang diungkapkan Pramono, diharapkan pejabat lain dapat mempertimbangkan penggunaan patwal yang lebih bijaksana demi kepentingan bersama.(*)