Pemkab Kukar Tingkatkan Akses Pendidikan dengan Beasiswa dan Sekolah Berasrama

ESENSIAL NEWS – Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menyalurkan beasiswa kepada 14.704 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di daerah tersebut. Namun, tantangan dalam dunia pendidikan Kukar masih terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) yang hanya mencapai 9,27 tahun pada 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kukar memang menunjukkan tren peningkatan, meski lambat. Pada 2023, IPM berada di angka 75,96 persen dan meningkat menjadi 76,57 persen pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat cukup tinggi di angka 13,65 tahun. Namun, rendahnya RLS lebih banyak disebabkan oleh kontribusi masyarakat berusia di atas 50 tahun, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. “Penyumbang terbesar angka HLS dan RLS itu adalah masyarakat usia 50 tahun ke atas,” ujarnya pada 1 Januari 2024, seperti dilansir dari Nomorsatukaltim.

Bupati Edi menyoroti orientasi beasiswa yang saat ini lebih banyak menargetkan siswa berprestasi akademik, sehingga anak-anak yang kurang berprestasi sering kali terabaikan. “Anak-anak yang tidak berprestasi perlu dibiayai untuk bersekolah agar menjadi pintar,” tambahnya. Selain itu, ia membantah anggapan bahwa anak-anak di kawasan perkebunan sawit putus sekolah karena kurangnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak. Menurutnya, keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama, sehingga Pemkab Kukar merencanakan pembangunan sekolah berasrama di daerah rawan putus sekolah.

“Di samping perkebunan sawit juga harus ada sekolah SD dan SMP. Supervisi terhadap sekolah-sekolah di daerah ini perlu ditingkatkan,” ungkapnya. Selain infrastruktur pendidikan, Pemkab Kukar juga memprioritaskan pelatihan bagi masyarakat dewasa yang tidak lagi bisa melanjutkan pendidikan formal. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemkab Kukar juga terus berupaya memperbaiki sistem pendaftaran beasiswa agar lebih inklusif. “Saya pernah bertemu keluarga kurang mampu yang anaknya putus sekolah karena mereka tidak paham teknologi untuk mendaftar beasiswa. Sistem ini perlu diperbaiki,” tutur Edi. Selain itu, subsidi SPP bagi sekolah negeri dan swasta menjadi salah satu program prioritas agar beban biaya pendidikan tidak lagi menjadi penghalang.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Kukar berharap dapat memutus mata rantai putus sekolah dan meningkatkan RLS secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.(*)