Pemkab Kukar Benahi Kelembagaan dan Infrastruktur, Jadi Langkah Awal RPJMD 2025-2029

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dengan menempatkan konsolidasi kelembagaan dan penguatan infrastruktur sebagai prioritas utama tahun 2026.

Langkah ini ditetapkan sebagai bagian dari pondasi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemulihan menyeluruh pascapandemi COVID-19.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menekankan bahwa fase transisi ini menjadi momen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pasca pandemi, kita harus lebih adaptif dan kolaboratif. Kelembagaan kita perlu dikonsolidasikan agar pembangunan bisa lebih responsif terhadap tantangan zaman,” tegasnya usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Tenggarong, pada Selasa (22/4/2025).

Menurut Edi, tahun 2026 akan menjadi masa transisi strategis yang menuntut tata kelola pemerintahan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Meski kita berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, tantangannya kini adalah menjaga capaian tersebut melalui penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Edi.

Dalam forum tersebut, Edi juga menyampaikan empat pesan penting dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga situasi daerah tetap kondusif, memperkuat data pembangunan yang akurat, serta mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan selama masa kepemimpinannya.

“Kami sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Tapi pembangunan hanya akan bermakna jika dijalankan secara konsisten, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tandasnya. (ADV/AD)