
ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2025.
Alokasi dana ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama sejumlah pihak terkait.
Penandatanganan NPHD melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polres dan Kodim Kukar maupun Bontang. Kerja sama lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam menjamin pelaksanaan PSU yang tertib, aman, dan transparan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menegaskan bahwa dana yang disiapkan ini merupakan anggaran baru, bukan sisa dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya.
“Kami memastikan dana ini mencukupi untuk kelancaran PSU, baik dari aspek teknis maupun pengamanan,” ungkap Rinda saat dikonfirmasi pada Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, Rinda menyampaikan bahwa Pemkab Kukar juga menaruh perhatian besar pada partisipasi pemilih. Menurutnya, pada Pilkada terakhir, tingkat partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 71 persen. Harapannya, partisipasi pada PSU kali ini dapat tetap terjaga, bahkan meningkat.
“Kami terus mendorong masyarakat agar tidak golput. Sosialisasi akan digencarkan agar mereka paham pentingnya menggunakan hak pilih,” ujarnya.
Selain alokasi anggaran dan edukasi publik, Pemkab Kukar juga bersinergi dengan aparat keamanan guna menjamin ketertiban selama proses PSU berlangsung. Penjagaan akan diperketat di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencegah segala bentuk gangguan.
Terkait pelaksanaan teknis, Rinda menekankan bahwa PSU hanya mengulang tahapan pemungutan suara. Tidak ada perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun lokasi TPS.
“Pemilih yang sudah terdaftar sebelumnya tetap bisa memberikan suara di TPS yang sama. Tidak ada perubahan teknis yang signifikan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Rinda mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk aktif berpartisipasi demi menjaga kualitas demokrasi di daerahnya.
“Mari bersama-sama menjaga jalannya PSU yang jujur, adil, dan demokratis demi masa depan Kukar yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV/HM)