
ESENSIAL NEWS – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah bank nasional terkemuka, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Central Asia (BCA), pada Jumat, 17 Januari 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pengoperasian kantor layanan perbankan yang akan dimulai pada kuartal pertama 2026. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pelayanan perbankan yang cepat, efisien, dan selaras dengan kebutuhan para penduduk dan pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional perbankan dan sektor lain di KIPP. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN. “Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan agar kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sepenuhnya beroperasi di IKN pada 2028. Sebagai langkah awal, mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi pembangunan jalan utama yang akan menjadi akses vital,” jelas Basuki.
Basuki turut mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, telah memperkenalkan rencana perpindahan Ibu Kota Negara pada forum internasional G20. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan perpindahan ibu kota berjalan sesuai target dan memperoleh perhatian global.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden telah menyetujui perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK). Selain itu, pembangunan Masjid Negara yang akan menjadi simbol keagamaan di IKN dijadwalkan dimulai pada 2025.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. “Tanggal tersebut akan menjadi tonggak sejarah penting, mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Nusantara,” ujar Menteri PUPR.
Keberadaan kantor layanan perbankan di KIPP diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan tersebut. Dengan dukungan dari institusi perbankan nasional, OIKN optimistis dapat membangun ekosistem keuangan yang kuat, modern, dan inklusif di IKN. (*)