Muhammad Yusuf: Program MBG Dorong Kemandirian Pangan dan Gizi Anak Bangsa

pengurus Yayasan Berkah Peduli Nusantara Abadi (BPNA), Muhammad Yusuf. (Ist.)

ESENSIAL NEWS – Muhammad Yusuf, pengurus Yayasan Berkah Peduli Nusantara Abadi (BPNA), menjadi salah satu tokoh penting di balik perluasan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan semangat reformasi kebijakan pangan nasional, Yusuf menekankan bahwa program ini bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga strategi sistemik untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka stunting di Indonesia.

“Dulu kebijakan lebih fokus ke anggaran, sekarang sudah mulai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Yusuf saat ditemui di sela kegiatan pemantauan dapur MBG di Tenggarong, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, program MBG menjadi solusi nyata dari pemerintah pusat dalam mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam ekosistem pangan sehat. Kemitraan strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) memungkinkan setiap dapur mitra mendistribusikan hingga 3.500 porsi makanan sehat per hari.

“Coba bayangkan, satu dapur membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari. Ini menggerakkan petani, distributor, hingga sektor logistik. MBG bukan hanya program sosial, tapi juga pendorong ekonomi lokal,” tegasnya.

Yusuf juga menyoroti perubahan sistem pembiayaan. Kini dana operasional dikucurkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat ke yayasan sebelum kegiatan dimulai. Kondisi ini membuat jalannya operasional menjadi lebih efisien dan mengurangi beban finansial para mitra.

Setiap porsi makanan bernilai Rp 15.000, yang terdiri dari Rp 10.000 untuk bahan baku, Rp 3.000 untuk tenaga kerja, dan Rp 2.000 untuk sewa serta perlengkapan dapur. Dalam skema ini, mitra yang mengelola satu dapur dengan kapasitas penuh bisa mencapai omzet hingga Rp 158 juta per bulan.

Dengan struktur kontrak selama lima tahun, Yusuf optimis program MBG bisa menciptakan dampak jangka panjang. Ia berharap cakupan program terus meluas, termasuk menjangkau sekolah-sekolah di pelosok desa yang selama ini terhambat oleh aturan jarak distribusi maksimal 6 kilometer.

“Anak-anak yang tinggal di desa juga berhak atas gizi yang layak. Ini bukan sekadar proyek, tapi fondasi bagi masa depan Indonesia Emas,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita & Artikel Terkait

ESENSIAL NEWS - Portal berita terpercaya yang menyajikan informasi terkini dan akurat dari berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, teknologi, gaya hidup, dan budaya. Kami berkomitmen untuk memberikan wawasan yang esensial bagi pembaca di seluruh Indonesia.