
ESENSIAL NEWS – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan dan ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2025. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditemui di Denpasar, Bali, dalam sebuah kegiatan resmi yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya dan sejarah nasional. Penulisan ulang ini dilakukan bukan untuk menulis sejarah dari awal, melainkan memperbarui narasi yang sudah ada agar lebih relevan dengan perspektif keindonesiaan masa kini.
Dilaporkan oleh ANTARA, Fadli menegaskan bahwa sejarah Indonesia terakhir kali secara resmi ditulis oleh pemerintah pada era Presiden B.J. Habibie, sekitar 26 tahun lalu. Dengan demikian, menurutnya, sudah saatnya dilakukan penyegaran dan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan pemahaman sejarah yang berkembang. Ia menambahkan bahwa para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi telah dilibatkan dalam proyek nasional ini, dan mereka bekerja berdasarkan sumber-sumber yang telah ada, bukan memulai dari nol.
Fadli juga menekankan bahwa penulisan sejarah ini harus dilakukan oleh profesional, yakni sejarawan yang memiliki keahlian dan latar belakang akademik yang memadai, bukan oleh aktivis ataupun politisi. Dirinya menginginkan hasil dari penulisan ulang ini mencerminkan sudut pandang Indonesia-sentris, bukan lagi dari perspektif kolonial ataupun kelompok tertentu yang berpotensi membelokkan narasi sejarah nasional. Tujuan utama dari upaya ini, menurutnya, adalah mengangkat pencapaian bangsa dan membangun identitas sejarah yang lebih inklusif dan akurat.
Iai juga medapat masukan dari Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan pandangannya bahwa sejarah Indonesia kerap terputus dan hanya diingat dari sudut pandang Orde Baru. Ia juga mengingatkan pentingnya menerima perbedaan pandangan dalam penyusunan sejarah dan berencana mengumpulkan sejarawan untuk memberikan kontribusi tambahan.
Menanggapi hal itu, Fadli menyambut baik masukan tersebut dan menilai pandangan Megawati tidak keliru. Ia juga tidak mempermasalahkan jika sejarawan lain ingin berkumpul dan berdiskusi, selama tujuan akhirnya tetap mengedepankan kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa saat ini sejarawan yang ditugaskan pemerintah adalah mereka yang memiliki kredibilitas akademik tinggi dan fokus pada penyusunan narasi sejarah yang objektif serta tidak berpihak pada golongan tertentu.
Dengan momentum 80 tahun Indonesia merdeka, Fadli Zon menekankan pentingnya menghadirkan sejarah nasional yang mampu memperkuat jati diri bangsa. Penulisan ulang sejarah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun pemahaman kolektif yang lebih utuh, dengan landasan akademik yang kuat dan berorientasi pada masa depan. (*)