Kukar Dorong Transformasi Arsip Digital Demi Efisiensi dan Kinerja Birokrasi

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong percepatan transformasi sistem kearsipan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.

Selain melakukan penguatan terhadap arsip konvensional, Pemkab juga mengoptimalkan pemanfaatan arsip digital, terutama melalui platform Srikandi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah diminta melakukan pembenahan menyeluruh berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

“Sebagai persiapan nanti rencana Pengawasan Kearsipan 2025 yang direncanakan pada Agustus mendatang,” ujar Dafip saat ditemui, Selasa (20/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kukar bersama Unit Pengelola Arsip di masing-masing OPD telah mencatat rekomendasi dari hasil pengawasan sebelumnya untuk ditindaklanjuti. Tujuannya jelas: meningkatkan skor penilaian kearsipan secara signifikan.

“Penilaian nantinya lebih meningkat lagi terhadap kearsipan daerah,” tambahnya.

Salah satu fokus utama tahun ini adalah penguatan arsip digital melalui sistem Srikandi. Kukar diketahui sebagai salah satu daerah yang lebih dahulu meluncurkan aplikasi tersebut secara nasional dan telah mengintegrasikannya ke dalam operasional pemerintahan.

“Digital Srikandi di Kukar lebih dulu di-launching secara nasional dan sudah diterapkan, dan ini menjadi perhatian dalam rangka peningkatan Indeks Kearsipan Digital,” katanya.

Dafip menilai, penggunaan Srikandi tidak hanya berdampak pada kecepatan akses dan penyimpanan data, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi belanja daerah, terutama dalam penggunaan kertas.

“Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal menggunakan pengelolaan arsip digital, terutama Srikandi dalam rangka untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran penggunaan kertas,” ucapnya.

Kendati demikian, Pemkab Kukar juga mengakui adanya kendala teknis di lapangan. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan listrik, yang menjadi tantangan dalam pemerataan digitalisasi arsip.

“Untuk mengambil kebijakan secara umum, mungkin Kukar perlu optimalisasi dan evaluasi karena ada penggunaan Srikandi di penata penyelenggaraan di Pemkab Kukar,” pungkas Dafip. (ADV/MA)