Kelancaran Baca Kitab Suci Jadi Langkah Awal Pemkab Kukar Bentuk Moral ASN Kukar

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan pendekatan baru dalam membentuk karakter aparatur sipil negara (ASN).

Salah satunya melalui kewajiban tes membaca kitab suci bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pembinaan moral dan spiritual yang menjadi prioritas dalam membentuk ASN yang berintegritas.

Tes membaca kitab suci, khususnya Alquran bagi pemeluk agama Islam, dilaksanakan sebagai bagian dari program Gerakan Etam Mengaji Alquran (GEMA) yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.

Program ini mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang pendidikan akhlak dan keagamaan di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, BKPSDM bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar. Para peserta diuji kemampuan membaca ayat-ayat suci sebagai bagian dari evaluasi keagamaan. Bagi peserta non-Muslim, pendekatan serupa dilakukan sesuai dengan kitab suci agama masing-masing.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membentuk ASN yang tak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara etika dan spiritual.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan, menyebut bahwa program ini bukan semata ujian, tetapi bagian dari pembinaan menyeluruh yang menyasar kualitas moral ASN.

“ASN bukan hanya dituntut profesional, tapi juga menjadi contoh dalam kehidupan sosial. Ini adalah upaya membangun aparatur yang punya nilai dan integritas,” kata Mopfiyanto, Sabtu (24/5/2025).

Program GEMA kini menjadi bagian dari agenda rutin pembinaan ASN di Kukar. Setelah diterapkan kepada PPPK, ke depan seluruh ASN aktif juga direncanakan akan mengikuti kegiatan serupa secara bertahap.

Meski hasil tes bervariasi, panitia mengapresiasi semangat peserta untuk belajar. Banyak dari mereka yang sebelumnya belum lancar membaca Alquran, kini mulai meluangkan waktu untuk belajar secara rutin.

Di luar aspek administratif, kebijakan ini juga membawa dampak sosial yang lebih luas. Budaya mengaji dan kegiatan keagamaan mulai kembali hidup di lingkungan birokrasi, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

“Yang kami nilai bukan hanya kelancaran, tapi kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” tutup Mopfiyanto. (ADV/HM)