Evaluasi Awal Tahun Pemkab Kukar Soroti Disiplin Pelaporan dan Penyesuaian Anggaran

ESENSIAL NEWS – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memulai evaluasi awal tahun dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I 2025.

Rakor yang berlangsung di Aula Bappeda Lantai I, Senin (2/6/2025), menjadi forum penting untuk menilai progres pembangunan hingga April sekaligus merespons tantangan efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, memimpin langsung evaluasi yang menyasar pelaksanaan kegiatan, serapan anggaran, serta progres lelang dari seluruh organisasi perangkat daerah.

Dari tinjauan awal, kinerja sejumlah unit kerja masih berjalan sesuai jalur, meskipun ditemukan beberapa catatan yang perlu dibenahi.

Namun, perhatian besar justru diarahkan pada kepatuhan pelaporan melalui sistem digital. Aplikasi e-Pantau menjadi instrumen utama untuk mengawasi pelaksanaan program, dan ketidakpatuhan dalam mengisi laporan tercatat sebagai isu yang perlu segera ditangani.

“Sekarang ini fokus koreksi lebih ke aspek kepatuhan. Kami lihat dari e-Pantau, masih ada yang belum optimal melaporkan kegiatan secara berkala,” ujar Sunggono.

Dalam evaluasi tersebut, e-Pantau tidak hanya berfungsi sebagai alat pelacak capaian, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun ulang strategi pembangunan di tengah penyesuaian fiskal. Data real-time dari aplikasi ini digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dan menentukan langkah korektif yang diperlukan.

Pemerintah daerah juga mulai menyesuaikan program kerja menyusul adanya efisiensi dan defisit anggaran yang mempengaruhi alokasi belanja daerah. Pengurangan anggaran pada beberapa sektor membuat OPD harus cermat memilah kegiatan prioritas yang tetap bisa dijalankan.

“Misalnya, anggaran suatu kegiatan dikurangi dari sepuluh menjadi sembilan. Maka dari situ kita harus lihat ulang: mana yang masih bisa jalan, dan mana yang perlu disesuaikan,” jelas Sunggono.

Rakor caturwulan ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami urgensi pelaporan, serta siap beradaptasi terhadap kondisi anggaran yang dinamis.

“Ini bukan sekadar rapat rutin. Kita ingin semua OPD disiplin, transparan, dan siap beradaptasi. Karena hanya dengan begitu program bisa tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan,” pungkasnya.  (ADV/AD)