Desa Lamin Pulut Hadapi Tantangan Penerangan

ESENSIAL NEWS – Di tengah geliat pembangunan daerah, Desa Lamin Pulut di Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara (Kukar), justru masih terperangkap dalam keterbatasan paling mendasar. Listrik belum masuk, jalan utama belum layak, dan akses internet nyaris tak ada.

Desa yang sudah berdiri lebih dari seabad ini belum pernah merasakan aliran listrik dari PLN. Warga bertahan dengan penerangan seadanya, sementara harapan atas layanan dasar itu belum juga terwujud.

“Sudah lebih dari satu abad desa kami berdiri, tapi belum pernah merasakan listrik PLN. Ini menjadi kebutuhan mendesak bagi warga,” kata Kepala Desa Lamin Pulut, Antonius Wang Ngau, saat dihubungi, Senin (19/5/2025).

Persoalan tak berhenti di sana. Jalan utama yang menjadi urat nadi mobilitas warga juga masih rusak berat. Menurut Antonius, hanya sekitar 700 meter jalan yang dibeton lewat program semenisasi. Sisanya, sekitar delapan kilometer masih berupa jalan tanah yang mudah rusak saat hujan deras.

Tak adanya jaringan internet juga mempersulit kegiatan belajar mengajar dan pelayanan di kantor desa.

“Sekolah dan kantor desa kesulitan menjalankan aktivitasnya karena tidak ada sinyal. Padahal ini zaman serba online,” ucap Antonius.

Ia menambahkan, keluhan-keluhan warga sudah sering disampaikan ke pemerintah, baik daerah maupun pusat, tapi realisasi masih jauh dari harapan.

“Kami tidak tinggal diam, kami terus sampaikan. Tapi sejauh ini belum ada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Warga juga berharap akses ke Kutai Barat bisa segera dibuka, sebab jalur tersebut dinilai lebih dekat ketimbang rute yang selama ini digunakan. Hal ini penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

“Kalau jalan ke Kubar dibuka, warga lebih mudah menjual hasil kebun. Saat ini, banyak yang terhambat karena akses sangat terbatas,” jelasnya.

Selama tiga tahun menjabat, Antonius terus mendorong agar pembangunan bisa lebih merata. Baginya, pembangunan infrastruktur bukan soal proyek semata, tapi soal kesetaraan hak sebagai warga negara.

“Kami tidak menuntut berlebihan, tapi kami ingin merasakan kemerdekaan yang sama: ada listrik, jalan yang layak, dan internet untuk belajar dan bekerja,” tutup Antonius. (ADV/AD)